Satgas OMB Rinjani 2023-2024 Polresta Mataram Amankan Gudang Logistik Pemilu

Mataram NTB - Satuan Tugas Preventif Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 Sat Sabhara Polresta Mataram Polda NTB mengamankan gudang logistik pemilu berupa yang merupakan bagian dari persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Mataram menjelang pemilihan umum yang akan datang bertempat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Sapta Marga, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jumat, (03/11/2023)

Gudang logistik tersebut diamankan oleh 1 (satu) Peleton Sat Sabhara Polresta Mataram secara efektif bergantian terus menerus guna memastikan kelancaran proses demokrasi di wilayah hukum Polresta Mataram.

Kapolresta Mataram melalui Kasat Sabhara Kompol Supyan Hadi SH menyampaikan bahwa kegiatan pengamanan ini merupakan bagian dari upaya Polresta Mataram untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama proses Pemilu 2024 berlangsung.

“ Kami juga telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan selain penjagaan, pengawalan juga diperkuat dengan patroli baik pagi, siang dan malam guna memastikan logistik pemilu aman tanpa ada gangguan yang merugikan jalannya tahapan pemilu 2024 ini ", ucapnya 

Dan untuk diketahui, saat ini ribuan bilik suara tersebut sudah disimpan di gudang KPU dan dalam pengamanan ketat aparat kepolisian, ” jelasnya.

Selain itu, Kasat Sabhara juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara nanti.

“ Kerjasama antara masyarakat dan aparat kepolisian sangat diperlukan demi tercapainya pemilihan yang adil, bersih, demokratis, dan damai, ” tambahnya.

Diungkapkannya, pengamanan ini merupakan bagian dari serangkaian Satuan Tugas Preventif Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 sebagai persiapan dalam menyambut pesta demokrasi.

Polresta Mataram berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh tahapan pemilihan, menjaga netralitas, dan mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu proses demokrasi ", pungkasnya.(Adb)